Lampung Utara (Timenews.id) -- Kelangkaan Pupuk menjadi keluhan para Petani yang ada di Kabupaten Lampung Utara, memasuki Musim Tanam di Wilayah tersebut.
Adapun jenis pupuk yang langka, Khususnya jenis pupuk yang disubsidi oleh Pemerintah, seperti KCL, Pohnska dan Urea.
Hal seperti ini, sudah menjadi langganan para Petani yang ada di Kab Lampura, setiap memasuki musim tanam seperti saat ini, dengan berbagai kendala yang terjadi, salah satunya dalam sulitnya pengurusan Adminstrasi sampai dengan Birokrasi yang menjadi kendala selama ini. Sementara Pemerintah telah berulang kali menyampaikan himbauan, bahwasanya untuk stok pupuk petani dalam rangka menyambut musim tanam, dijamin mencukupi tanpa ada kendala.
Namun fakta dilapangan, masih jauh dari harapan para petani khususnya diwilayah Lampura.
Menurut salah seorang petani yang tergabung dalam kelompok tani di Kec.Tanjung Raja, Warsid Umar mengatakan bahwa, dalam sebulan terakhir ini para petani yang berada di desanya mengeluhkan kelangkaan pupuk yang terjadi disejumlah kios, yang menjadi tempat penyaluran pupuk bersubsidi dari Pemerintah ini. Sehingga mereka khawatir tanaman yang baru saja ditanam akan kekurangan asupan pupuk, dan akan berdampak pada hasil panen petani akan menurun, dan berdampak pada perputaran ekonomi akan semakin sulit.
"Kelangkaan pupuk ini, telah terjadi dalam sebulan terakhir ini, khususnya kami yang tergabung dalam kelompok tani selalu merasa khawatir dengan masalah ini. Karena hal seperti ini bukan lagi hal baru yang sering terjadi dalam menghadapi musim tanam di wilayah Lampura," Terangnya, Senin (7/1/2019).
Sehingga ada Opini yang berkembang, kelangkaan pupuk disinyalir adanya permainan distributor. Demi meraup untung besar, tanpa peduli kondisi rakyat dibawah yang membutuhkan pupuk tersebut.
"Kami berharap kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian dan pihak terkait, dapat memberikan solusi dari permasalahan ini," Harap Warsid.
Sementara itu, menurut salah satu pemilik kios pupuk yang berada dibilangan Kotabumi, mengakui kelangkaan pupuk yang terjadi akibat dari lamanya pengurusan Adminitrasi dalam penyaluran pupuk tersebut, hal itulah yang menjadi terhambatnya suplai pupuk di Kios-kios saat ini, Sementara kebutuhan petani dalam memasuki musim tanam meningkat.
"Yang menjadi kendala adalah, penandatangan MoU dengan pihak distributor belum dilakukan. Sehingga kami belum bisa meminta suplai, Kalau di gudang distributor stok itu ada, tapi penyalurannya harus melalui proses dan mekanisme yang diatur," Jelasnya.
Dilanjutkannya, Kalau proses pengajuan Administrasi itu bisa di tunda usulan nya, dengan pertanggung jawaban pemilik kios, dan pupuk bisa langsung di salurkan, mungkin hal seperti ini tidak akan terjadi, karena kendala yang terjadi selama ini adalah terkait lambatnya proses administrasi.
Masih terkait dalam hal ini, Menurut salah satu Kelompok Tani yang ada di Kec.Abung Timur, Reza menjelaskan bahwa, Kec Abung Timur merupakan, salah satu Kec percobaan penerapan Billing System, dari Pemprov Lampung, dengan mengeluarkan Pergub No.99 tahun 2016. Pergub tersebut mengatur tentang Pola distribusi pupuk bersubsidi sektor Pertanian.
Namun, Aplikasi Billing System dalam penyaluran Pupuk bersubsidi, yang di terapkan oleh Dinas Pertanian Kab.Lampura, tidak berjalan dengan apa yang di harapkan para petani di wilayah tersebut, dengan berbagai kendala dan proses penebusan yang membuat para petani harus menghabiskan waktu mereka dalam mengurus Administrasi pengajuannya di Bank Lampung, sebagai Mitra Pemerintah, ditambah dengan seringnya System mengalami kerusakan dan lain sebagainya.
"Dengan adanya System Billing yang di keluarakan Pemprov, malah membuat permasalahan baru, bagi para petani yang ada diwilayah abung timur, pasalanya, kendala dilapangan semakin mempersulit petani mendapatkan haknya, dengan berbagai kendala dan jarak antara Kec menuju Kotabumi," Bebernya../ riki
