Demikian diungkapkan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadis, saat verifikasi Evaluasi Pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, di Ruang Abung Balai Keratun, Senin (22/10/2018). Menurut Hamartoni, verifikasi ini merupakan bagian indikator pemantauan, evaluasi, dan verifikasi data sebagai wahana untuk mengkaji dan melihat progres pengarusutamaan gender (PUG) di Provinsi Lampung.
"Untuk itu, saya berharap agar seluruh pihak terkait untuk memberikan data dan informasi secara detail kepada tim verifikasi pusat. Informasikan apa yang kita lakukan sehingga dapat memberikan nilai lebih," kata Hamartoni.
Ketua Tim Verifikasi Kementerian PPA, Elita Gafar, dalam sambutannya mengatakan Lampung merupakan salah satu dari 22 provinsi yang dinominasikan menerima penghargaan APE 2018. Dia mengatakan selama acara ini berlangsung, dapat memperoleh informasi lengkap dan komprehensif tentang perkembangan PUG di Lampung.
Data tersebut sangat berharga baik bagi Kementerian PPA dan pemerintah daerah sebagai landasan membuat langkah stategis yang efektif dan efisien dalam memujudkan pemerintahan yang adil dan merata baik laki-laki dan perempuan. “Data tersebut juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menominasikan calon penerima APE tahun ini," ujar Elita.
Namun dia mengingatkan penghargaan bukanlah tujuan utama PUG. Jauh lebih penting jika pelaksanaan PUG dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya, bagaimana perencanaan pembangunan menyediakan fasilitas untuk kaum difabel, lanjut usia, perempuan, dan anak.
Khususnya bagi OPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. “Contoh sederhana itu yang harus dipahami seluruh OPD agar evaluasi dan upaya mendorong program PUG berjalan," ujar Erlita.
Pada bagian lain, Ketua Pokja PUG Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, mengatakan Pemprov Lampung berkomitmen mempercepat PUG ke seluruh proses pembangunan. Komitmen tersebut diwujudkan sebagai salah satu Sasaran Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung yang diterjemahkan dalam aneka program pembangunan, seperti peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, menerapkan anggaran rensponsif gender, serta peningkatan PUG.
Program ini juga didukung dengan sejumlah kebijakan dan regulasi PUG yang dikeluarkan Pemprov Lampung. "Kemudian, memberikan dukungan kelembangaan antara lain dengan membentuk UPT P2TP2A," kata Taufik Hidayat yang juga Kepala Bappeda Provinsi Lampung tersebut. (Humas Prov Lampung)
